Noticekaltim.com, BONTANG – Mantan Wali Kota Bontang, Basri Rase, kini resmi memegang peran baru di dunia bisnis dan ekonomi. Ia dikukuhkan sebagai Ketua Komite Tetap (Komtap) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Koordinator Wilayah Kalimantan.
Pengukuhan Basri Rase sebagai Ketua Komtap Kadin Kalimantan merupakan bagian dari pelantikan 2.800 pengurus baru Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie, untuk periode 2024-2029, Jakarta, Jumat (14/3/2025) lalu.
Dikonformasi Basri Rase menyatakan Kadin memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Kalimantan Timur yang kini menjadi pusat perhatian nasional dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kadin harus menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Saya ingin memastikan bahwa pelaku usaha di Kalimantan khususnya Kaltim, terutama UMKM, mendapatkan dukungan yang lebih konkret,” ujar Basri Rase kepada Noticekaltim.com, Senin (17/3/2025).
Misi Basri di Kadin: Perkuat UMKM dan Hilirisasi Industri
Dalam perannya sebagai Ketua Komtap Kadin Kalimantan, Basri menyoroti tantangan utama ekonomi daerah, yakni ketergantungan terhadap sektor tambang dan migas.
Menurutnya, perlu ada upaya serius untuk membangun ekosistem bisnis yang lebih beragam melalui penguatan UMKM, hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi kreatif.
“Kita perlu kebijakan yang berpihak pada dunia usaha, terutama bagi pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kadin harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan pengusaha dalam mewujudkan hal ini,” tegasnya.
Dengan latar belakangnya sebagai mantan kepala daerah, Basri optimistis bahwa ia bisa membawa dampak positif bagi dunia usaha di Kalimantan.
Ia berkomitmen untuk menjadikan Kadin sebagai wadah yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha lokal, baik dalam hal kebijakan, akses permodalan, maupun penguatan daya saing.
Basri juga menekankan pentingnya hilirisasi industri sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan.
Menurutnya, pengolahan bahan mentah di dalam negeri bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Kolaborasi dan Regulasi Pro-Bisnis Jadi Prioritas
Selain mendorong hilirisasi dan UMKM, Basri juga menegaskan bahwa Kadin harus menjadi jembatan antara dunia usaha dan pemerintah, terutama dalam penyusunan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya ingin Kadin menjadi solusi, bukan sekadar organisasi seremonial. Kita akan memperjuangkan regulasi yang lebih berpihak pada pelaku usaha di Kalimantan, termasuk memperluas akses investasi bagi mereka yang ingin berkembang,” pungkasnya.
