Noticekaltim.com, Bontang – Kasus korupsi besar di sektor pengadaan fasilitas kesehatan daerah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp3,7 miliar menjadi sorotan utama di akhir tahun 2024.
Kasus ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat dibutuhkan.
Kapolres Bontang AKBP Alex Frestian Lumban Tobing dalam keterangan persnya mengungkapkan, proyek pengadaan fasilitas kesehatan yang seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk keuntungan pribadi.
Proyek ini, kata Alex, seharusnya menjadi langkah penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Bontang, tetapi malah menjadi celah bagi praktik korupsi.
“Kasus ini jelas merugikan negara dalam jumlah besar. Kerugian yang mencapai Rp3,7 miliar ini sangat mempengaruhi anggaran daerah dan berpotensi menghambat program-program pembangunan lain yang lebih penting bagi masyarakat,” ungkap Alex Selasa (31/12/2024).
Menurut Alex, pengungkapan kasus ini tidaklah mudah. Proses penyidikan yang panjang dan rumit, melibatkan pihak-pihak terkait dari berbagai instansi untuk memastikan bukti yang cukup kuat.
“Kami harus memastikan bahwa tidak ada yang lolos. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pengembalian kerugian negara ini. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus kami selesaikan,” tambahnya.
Alex juga menekankan bahwa masyarakat memang berhak mengawasi penggunaan anggaran publik, apalagi yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.
“Kami sangat memahami kekhawatiran masyarakat. Korupsi dalam sektor ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat yang sangat membutuhkan fasilitas kesehatan yang layak,” jelasnya.
Tahun Depan, Fokus pada Pengawasan Lebih Ketat
Di akhir wawancara, Kapolres Bontang menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan tetap menjadi prioritas utama Polres Bontang di tahun 2025.
“Kami akan terus meningkatkan pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah yang berpotensi disalahgunakan. Dukungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang bersih dan bertanggung jawab,” pungkasnya.
